PROSPEKTIF.COM – Sebanyak 4 perusahaan produsen pupuk palsu dan 23 perusahaan produsen pupuk yang tak sesuai standar dituding telah menghambat swasembada pangan.
Perusahaan produsen pupuk tersebut telah merugikan petani hingga Rp3,2 triliun, sekaligus
Angka kerugian itu dihitung berdasarkan biaya rata-rata pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh petani sebesar Rp19 juta per hektare.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sehingga apabila diakumulasikan dari pupuk palsu dan pupuk dengan spesifikasi rendah, total kerugian masing-masing mencapai Rp600 miliar dan Rp3,2 triliun.
Dikutip Haloagro.com, Kementerian Pertanian memastikan akan memproses perusahaan-perusahaan tersebut.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal itu dalam penjelasannya di Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Baca Juga:
Jasa Siaran Pers Persriliscom Melayani Publikasi ke Lebih dari 150 Media Online Berbagai Segmentasi
4 Sikap Presiden Prabowo Subianto Jadi Sorotan, Keberpihakan Pemerintah terhadap Buruh Diapresiasi
Pihaknya telah menerima laporan, perusahaan itu hanya menggunakan Nitrogen, Phosphorus, dan Potassium (NPK) yang di bawah 1 persen.
Padahal minimal penggunaan NPK pada pupuk yakni 15 persen, itu perusahaan pupuk palsu dan tak sesuai standar tersebut didapatkan.
“Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani.”
“Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum),” kata dia.
Baca Juga:
PImpinan Buruh Dukung Langkah Presiden Prabowo Bentuk Satgas PHK demi Selamatkan Ekonomi
Dampak Perang Tarif Amerika Serikat Terhadap Bisnisnya dan Perekonomian Indonesia Diungkap BRI
Danantara Hadir di Waktu yang Tepat, Jangan Hanya Bersandar kepada Kekuatan Ekonomi Eksternal
Selain memproses hukum perusahaan-perusahaan itu juga melabelkan daftar hitam (blacklist) kepada para pemilik perusahaan.
Walaupun membuat perusahaan baru, pihaknya tidak akan menerima kerja sama sebagai vendor di Kementerian Pertanian.
“Karena petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektare Rp19 juta,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, dirinya juga sudah menonaktifkan 11 pegawai di Kementerian Pertanian.
Mereka terdiri dari eselon II dan III, serta pegawai yang memproses pengadaan pupuk tersebut.
“Bila perlu kami kirim ke penegak hukum,” katanya.
Menteri Amran menegaskan tindakan yang dilakukannya bertujuan untuk mewujudkan Astacita dari Presiden Prabowo yakni untuk menyukseskan swasembada pangan kurang dari empat tahun.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infoemiten.com dan Businesstoday.id
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Jatimraya.com dan Hallokaltim.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com (Pusat Siaran Pers Indonesia /PSPI): 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Klik Persrilis.com untuk menerbitkan press release di portal berita ini, atau pun secara serentak di puluhan, ratusan, bahkan 1.000+ jaringan media online.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
