BISNISNEWS.COM – Pihak Istana menanggapi gugatan perdata yang dilayangkan Rizieq Shihab kepada Presiden Joko Widodo.
Gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang salah satu petitumnya terkait dengan ganti rugi kepada negara senilai Rp5.246 triliun.
Sebelumnya Rizieq Shihab dan sejumlah pihak menggugat Jokowi dengan nomor perkara 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Ngunduh Mantu Al Ghazali Digelar Mewah, Tanpa Maia di Pelaminan
Pasar Banten Bergairah, Sari Roti Resmikan Distributor Resmi
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam petitumnya Rizieq meminta gugatan diterima dan dikabulkan sepenuhnya, menyatakan Tergugat melanggar hukum.
Hingga meminta penggantian kerugian negara senilai Rp5.246 triliun untuk disetorkan kepada kas negara.
Staf Khusus(Stafsus) Presiden Dini Purwono menanggai hal tersebut dikutip di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Baca Juga:
Pemerintah Cabut Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat, Ancaman Ekologi Jadi Alasan Utama
MAKI Ancam Praperadilan Jika KPK Tak Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia
Setiap Orang yang Mendalilkan Sesuatu Wajib Membuktikannya
“Tentu merupakan hak bagi setiap warga negara untuk mengajukan upaya hukum,” kata Dini Purwono.
“Namun sebaiknya setiap upaya hukum dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab,” ujar Dini dalam keterangannya.
Dia menyampaikan setiap orang yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya.
Prinsip hukum tersebut, kata dia, harus selalu dikedepankan.
Baca Juga:
Optimisme Investor Menyala, CSA Index Juni 2025 Catat Peningkatan Tajam
Gabah Dihargai Tinggi, Petani Sejahtera, Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton Sejarah Baru
Arsjad Rasjid: Investor Tiongkok Harus Bawa Transfer Pengetahuan ke Indonesia
“Jangan menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi secara semena-mena.”
“Hanya untuk sekadar mencari sensasi atau tujuan provokasi,” ujar Dini.
Gugatan kepada Jokowi Sebagai Presiden atau Sebagai pribadi?
Dia menyampaikan selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan.
Namun, menurutnya, biarkan publik yang pada akhirnya menilai kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa dan negara.
“Istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh karena gugatan dilayangkan ke PN.”
“Ini mungkin nanti kita lihat bagaimana perkembangannya agar lebih jelas.”
“Apakah gugatan ini ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai Presiden atau sebagai pribadi,” kata Dini.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infoekbis.com dan Pangannews.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Bogorterkini.com dan Hallopresiden.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com (Pusat Siaran Pers Indonesia /PSPI): 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Klik Persrilis.com untuk menerbitkan press release di portal berita ini, atau pun secara serentak di puluhan, ratusan, bahkan 1.000+ jaringan media online.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
