Program Pengelolaan Penerimaan Negara Tahun 2025 Disebut Thomas Djiwandono untuk Hasilkan Penerimaan yang Optimal

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 11 September 2024 - 10:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. M. Djiwandono. (Dok. kemenkeu.go.id)

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. M. Djiwandono. (Dok. kemenkeu.go.id)

BISNISNEWS.COM – Rencana kerja program pengelolaan penerimaan negara tahun 2025 bertujuan untuk menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

Sasaran program dicapai melalui pelaksanaan lima kegiatan utama yakni:

1. Pelayanan, komunikasi, dan edukasi
2. Pengawasan dan penegakan hukum.
3. Ekstensifikasi penerimaan negara

4. Penanganan keberatan/banding/gugatan
5. Perumusan kebijakan administratif.

Sasaran program ini guna mendukung tercapainya target pendapatan negara dari tahun ke tahun yang terus meningkat.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. M. Djiwandono menyampaikan hal itu dala Rapat Kerja Komisi XI DPR pada Senin (9/9/2024)

Postur sementara RAPBN 2025, tercatat target pendapatan negara adalah Rp3.005,1 T atau 12,32% PDB.

Sementara rasio cost of collection terhadap pendapatan negara relatif rendah dibawah 1% pada 3 tahun terakhir.

“Dalam upaya mewujudkan target pendapatan negara yang semakin meningkat tersebut, Kementerian Keuangan harus melakukan extra effort dengan didukung sumber daya yang memadai,” ungkap Wamenkeu Thomas.

Optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi.

Di bidang penerimaan pajak dilakukan dengan penguatan implementasi coretax system, pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Juga kompatibel dengan digital dan sistem perpajakan global, insentif fiskal untuk akselerasi investasi.

Lalu optimalisasi kegiatan joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection, dan joint intelligence, serta penataan organisasi dan wajib pajak di kantor pelayanan pajak.

Di bidang pendapatan kepabeanan dan cukai, optimalisasi dilakukan melalui penguatan CEIS, pengembangan klafisikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri.

Dan perdagangan, penguatan dan pengembangan pengawasan, dan penguatan layanan ekspor.

Sementara di bidang Penerimaan Negara Buka Pajak, optimalisasi melalui reformasi pengelolaan SDA dan BMN, pengembangan automatic blocking system dan simbara.

Serta penyempurnaan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang PNBP. ***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Mediaagri.com dan Harianekonomi.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Infoekspres.com dan Hellotangerang.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com : 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News.

Berita Terkait

Menko Airlangga Hartarto Sebut Pemerintah Masih Kaji Formula Subsidi Energi Terkait Harga BBM dan Listrik
Anindya Bakrie Ikut Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Luar Negeri, Peluang Besar untuk Tarik Investasi
Tanggapi Wamentan Sudaryono, BGN Punya Prinsip Berikan Makanan Sesuai dengan Komposisi Bahan Lokal
CSA Awards 2024: Emiten Teknologi Terbaik Mendapat Penghargaan Bergengsi, Tingkatkan Daya Saing di Pasar Modal
Prabowo Subianto Minta Perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Uni Eropa Diselesaikan
Butuh 48 Ribu Dapur di Seluruh Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis akan Dimulai pada Awal 2025
Daftar Lengkap Semua Kementerian Kabinet Merah Putih Berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024
Dinilai Bisa Buat Fiskal Negara Terjaga, Kementerian Keuangan di Bawah Presiden Prabowo Subianto
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 6 November 2024 - 08:47 WIB

Menko Airlangga Hartarto Sebut Pemerintah Masih Kaji Formula Subsidi Energi Terkait Harga BBM dan Listrik

Senin, 4 November 2024 - 15:15 WIB

Anindya Bakrie Ikut Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Luar Negeri, Peluang Besar untuk Tarik Investasi

Sabtu, 2 November 2024 - 14:18 WIB

Tanggapi Wamentan Sudaryono, BGN Punya Prinsip Berikan Makanan Sesuai dengan Komposisi Bahan Lokal

Jumat, 1 November 2024 - 13:37 WIB

CSA Awards 2024: Emiten Teknologi Terbaik Mendapat Penghargaan Bergengsi, Tingkatkan Daya Saing di Pasar Modal

Rabu, 30 Oktober 2024 - 11:59 WIB

Prabowo Subianto Minta Perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Uni Eropa Diselesaikan

Berita Terbaru